PLURALISME SEBAGAI LANDASAN KEPEMIMPINAN
Tak terbantahkan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku atau sub-suku seperti Aceh, Gayo, Barus, Batak, Minang, Melayu, Palembang, Lampung, Sunda, Jawa, Bali, Sasak, Banjar, Dayak, Bugis, Toraja, Manado, Ambon, dan Papua. Banyak pula sub-suku pedalaman seperti Anak Dalam, Baduy, Tengger, serta sub-suku pedalaman Papua.
Ada sekitar 583 bahasa daerah yang mereka gunakan sebagai alat komunikasinya. Tak hanya itu, berbagai suku dan sub-suku itu ada juga yang masih menjalankan ibadah atau ritual yang sesuai kepercayaannya yang secara turun-temurun diwariskan. Realitas itu pun bersentuhan, beradaptasi, dan berasimilasi dengan datangnya berbagai ajaran agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, Protestan, dan Katolik.
Etnis pun tak hanya Melayu, tetapi juga ada Tionghoa, India, Arab, dan Eropa. Seiring dengan meningkatnya perdagangan dan ekonomi global, interaksi antar kebudayaan pun tak terelakkan. Beraneka pikiran mengenai liberalisme, demokrasi, sosialisme dan marxisme, libertarianisme, nasionalisme, humanisme dan hak-hak asasi manusia mengiringinya. Interaksi itu tak bisa diartikan bahwa sepenuhnya kandungan pikiran-pikiran ini bersumber dari Barat.
Tantangan bersama yang kita hadapi adalah bagaimana mengembangkan pluralisme Indonesia dalam konteks membangun kepemimpinan dan kedaulatan bangsa. Karena pluralisme adalah sebuah fakta atas Indonesia saat ini.
Sementara dalam terminologi Islam, fungsi kepemimpinan menurut perspektif ajaran Islam, yaitu sebagai ulil amri dan khadimul ummah. Pemimpin yang memahami makna ulil amri akan memiliki kesadaran bahwa amanah jabatan dan kekuasaan harus digunakan sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya, sehingga ia akan berusaha untuk berlaku adil dan berusaha untuk melindungi kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, meskipun Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, tetapi jangan sampai bahwa kepemimpinan dari umat Islam di Indonesia mengkibatkan, negara lebih banyak melayani kepentingan segelintir orang yang menguasai aparatur negara. Sementara mereka yang berusaha menyuarakan ide-ide demokratisasi, pluralisme, dan perlindungan hak-hak asasi manusia cenderung dituding tak memiliki nasionalismenya.
Hal ini penting untuk ditekankan, mengingat identitas nasional tidaklah ditentukan oleh keberadaan seseorang atau sekelompok orang dalam aparat negara. Ia sangat bergantung pada relasinya untuk memajukan orang banyak bukan saja dalam menghormati eksistensi golongan-golongan, melancarkan kritik atas berbagai praktik penyelewengan kekuasaan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, tetapi menyuarakan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
Tak terbantahkan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku atau sub-suku seperti Aceh, Gayo, Barus, Batak, Minang, Melayu, Palembang, Lampung, Sunda, Jawa, Bali, Sasak, Banjar, Dayak, Bugis, Toraja, Manado, Ambon, dan Papua. Banyak pula sub-suku pedalaman seperti Anak Dalam, Baduy, Tengger, serta sub-suku pedalaman Papua.
Ada sekitar 583 bahasa daerah yang mereka gunakan sebagai alat komunikasinya. Tak hanya itu, berbagai suku dan sub-suku itu ada juga yang masih menjalankan ibadah atau ritual yang sesuai kepercayaannya yang secara turun-temurun diwariskan. Realitas itu pun bersentuhan, beradaptasi, dan berasimilasi dengan datangnya berbagai ajaran agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, Protestan, dan Katolik.
Etnis pun tak hanya Melayu, tetapi juga ada Tionghoa, India, Arab, dan Eropa. Seiring dengan meningkatnya perdagangan dan ekonomi global, interaksi antar kebudayaan pun tak terelakkan. Beraneka pikiran mengenai liberalisme, demokrasi, sosialisme dan marxisme, libertarianisme, nasionalisme, humanisme dan hak-hak asasi manusia mengiringinya. Interaksi itu tak bisa diartikan bahwa sepenuhnya kandungan pikiran-pikiran ini bersumber dari Barat.
Tantangan bersama yang kita hadapi adalah bagaimana mengembangkan pluralisme Indonesia dalam konteks membangun kepemimpinan dan kedaulatan bangsa. Karena pluralisme adalah sebuah fakta atas Indonesia saat ini.
Sementara dalam terminologi Islam, fungsi kepemimpinan menurut perspektif ajaran Islam, yaitu sebagai ulil amri dan khadimul ummah. Pemimpin yang memahami makna ulil amri akan memiliki kesadaran bahwa amanah jabatan dan kekuasaan harus digunakan sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya, sehingga ia akan berusaha untuk berlaku adil dan berusaha untuk melindungi kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, meskipun Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, tetapi jangan sampai bahwa kepemimpinan dari umat Islam di Indonesia mengkibatkan, negara lebih banyak melayani kepentingan segelintir orang yang menguasai aparatur negara. Sementara mereka yang berusaha menyuarakan ide-ide demokratisasi, pluralisme, dan perlindungan hak-hak asasi manusia cenderung dituding tak memiliki nasionalismenya.
Hal ini penting untuk ditekankan, mengingat identitas nasional tidaklah ditentukan oleh keberadaan seseorang atau sekelompok orang dalam aparat negara. Ia sangat bergantung pada relasinya untuk memajukan orang banyak bukan saja dalam menghormati eksistensi golongan-golongan, melancarkan kritik atas berbagai praktik penyelewengan kekuasaan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, tetapi menyuarakan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
