Saudara-saudara sekalian;
Mengenai masalah pembangunan ekonomi, kita memang harus berani mengakui bahwa hampir selama kemerdekaan ini hal tersebut terbengkalai. Kondisi sosial-ekonomi pada tahun-tahun pertama setelah pengakuan kemerdekaan kita jang relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun belakangan ini, tidak sempat kita djadikan landasan jang kuat bagi per-tumbuhan ekonomi selandjutnja jang kuat dan madju. Bahkan „modal” jang kita miliki waktu itu selama belasan tahun telah mendjadi terbengkalai pengurusannja, sehingga lebih melemah-kan potensi pembangunan kita.

Sekali lagi, kita tidak perlu menjesali dan menjalahkan masa lampau, soalnja sekarang adalah mendapatkan djalan keluar jang harus kita djamin pelaksanaannja.

Sementara itu, saja pribadi dan Pemerintah sadar sepenuhnja akan perasaan Rakjat banjak mengenai hal ini. Mereka telah terlalu lama menderita dan sampai scat inipun sebagian besar Rakjat masih merasakan beban hidup sehari-hari jang tetap berat. Kesadaran akan arti kemerdekaan, kemadjuan pendidik-an dan meluasnja pengetahuan,sekaligus membawa tuntutan kehidupan pang lebih baik dan lebih banjak. Kebutuhan-kebu-tuhan hidup sehari-hari jang pada masa pendjadjahan dahulu tergolong kebutuhan jang „mewah” atau hanja terbatas pada segolongan ketjil masjarakat, sekarang telah banjak berubah mendjadi kebutuhan penting bagi Rakjat banjak.

Meningkatnja kesadaran sebagai Bangsa jang merdeka, makin banjak djenis dan djumlah kebutuhan hidup sehari-hari,mengakibatkan keinginan Rakjat jang sangat kuat untuk segera melihat perbaikan dan kemadjuan disegala bidang.

Rakjat seolah-olah tidak sabar lagi melihat „1ambat-nja ke-madjuan dan perbaikan jang dapat kita tjapai dengan susah-pajah dalam dua tahun terachir ini. Diseluruh pelosok Tanah-Air Rakjat menuntut pembangunan disegala bidang! Diseluruh pelosok Tanah-Air Rakjat menuntut lapangan pekerdjaan jang lebih banjak dan lebih baik, karena Rakjat memang ingin be-kerdja untuk dapat hidup lebih baik!

Semangat ini merupakan pertanda jang sangat baik, oleh karena itu momentum ini harus dipelihara dan segera disalur-kan dengan baik. Sementara itu, saja meminta pengertian jang sedalam-dalamnja akan masalah-masalah pembangunan jang kita hadapi dewasa ini. Pengertian sematjam itu sangat pen-ting, agar kenjataan tidak menghantjurkan harapan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah-Air;
Setiap perbaikan keadaan, setiap pembangunan ekonomi, se-tiap usaha menaikkan taraf hidup dan kemakmuran Rakjat tidak dapat ditjapai begitu sadja dalam waktu jang sangat singkat. Jang dapat kita usahakan adalah mempertjepat pro-ses pelaksanaan pembangunan itu melalui perentjanaan jang setepat-tepatnja dan sebaik-baiknja. Untuk melaksanakan pem-bangunan itu, masih banjak jang kita butuhkan dan masih banjak pula jang harus kita kerdjakan.

Kita memerlukan modal jang besar, kita memerlukan per-alatan, kita memerlukan keachlian dan ketrampilan, kita me-merlukan pengusaha-pengusaha jang baik, kita memerlukan kemauan bekerdja dan keberanian berusaha.

Apabila kita melihat bangsa-bangsa lain jang telah madju, mereka sebenarnja telah bekerdja keras puluhan tahun, bah-kan sebagian telah bekerdja keras ratusan tahun. Mereka telah bekerdja keras dan sekarangpun mereka masih terus bekerdja keras.

Tuhan Jang Maha Esa sungguh telah melimpahkan karunia-Nja kepada Bangsa Indonesia dengan memberikan kekajaanalam Tanah-Air jang sangat kaja-raja dan melimpah limpah. Akan tetapi, kekajaan alam itu masih harus kita gali dan kita kerdjakan untuk dapat memberikan nikmat kehidupan kepada kita semuanja.

Kita memang memiliki bahan-bahan tambang jang besar nilainja jang terkandung dalam bumi Indonesia. Akan tetapi kita harus sadar, bahwa keadaangeologi jang kita ketahui baru sedjumlah 5%. Kita memiliki hutan seluas lebih dari 100 djuta ha. Akan tetapi kita masih harus menebang atau mem-bukanja mendjadi sawah pertanian. Kita memiliki lautan se-luas djutaan mil persegi, dengan ikan dan kekajaan laut lain-nja jang belum dapat dinilai besarnja. Akan tetapi kita harus sadar bahwa untuk menggali kekajaan laut itu kita memerlu-kan ribuan kapal-kapal penangkap ikan, pabrik pengalengan dan sebagainja. Kita memiliki sungai-sungai jang besar dan deras.

Akan tetapi kita harus sadar bahwa kita harus memiliki bendungan-bendungan, memiliki irigasi-irigasi jang baik, agar air sungai itu bermanfaat buat pertanian dan mentjegah ban-djir. Kita harus membuat pembangkit-pembangkit tenaga listrik, untuk industri dah penerangan perumahan Rakjat. Dipulau Djawa kita hidup seolah-olah berdjedjal-djedjal lebih dari 550 orang tiap km, sedang diluar Djawa tanah jang dapat dikerdjakan dan dapat didiami masih sangat luas.

Saudara-saudara sekalian;
Dari beberapa kenjataan jang raja tundjukkan itu, tampak djelas bahwa, masih banjak jang kita butuhkan, akan tetapi masih djauh lebih banjak lagi jang harus kita kerdjakan!

Kita masih terus harus berlomba dengan waktu untuk men-dekatkan kenjataan dengan harapan. Waktu jang tersedia terasa djauh lebih sempit apabila kita mengingat hasrat Rak-jat jang sangat besar untuk segera melihat perbaikan.

Perbedaan antara harapan dan kenjataan inilah yang kadang-kadang menimbulkan sematjam kegelisahan. Sebagai suatu gedjala sosial, kegelisahan ini adalah wadjar; bahkan merupakan pertanda fikiran jang kritis, suatu pertanda kemauan untuk perbaikan dan kemadjuan. Satu hal jang perlu diperhatikan, bahwa dalam keadaan bagaimanapun kita harus tenang dan wadjar dalam melihat semua persoalan jang kita hadapi.

Saja selalu menghargai pandangan-pandangan dan usul-usul jang konkrit untuk memperbaiki keadaan. Akan tetapi sebalik-nja, adalah sangat berbahaja usaha-usaha mengobarkan ke-gelisahan masjarakat untuk tudjuan-tudjuan jang negatif. Djuga sangat tidak bertanggung djawab adanja usaha jang dengan sadar atau tidak sadar memberikan gambaran jang keliru tentang keadaan sebenarnja jang kita hadapi dewasa ini.

Ada djuga sementara golongan jang menjebarkan benih-benih apatisme, sinisme dan skeptisisme dalam masjarakat. Usaha-usaha negatif itu tidak akan memperbaiki keadaan, bahkan sebaliknja dapat merusak suasana dan hasil-hasil jang kita tjapai dengan susah-pajah hingga saat ini.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah-Air;
Satu-satunja djawaban jang tepat untuk memperbaiki ke-adaan kita sekarang adalah pelaksanaan Rentjana Pembangun-an Lima Tahun dengan sungguh-sungguh dan dengan mengerah-kan seluruh daja dan kekuatan Bangsa jang tersedia. Saja djuga meminta pengertian, bahwa Pembangunan Lima Tahun jang akan datang baru merupakan tahap pertama dari serangkaian pembangunan Nasional jang masih harus kita lakukan.

Dengan dilaksanakannja permulaan pembangunan dalam tahun depan, maka hat itu tidak berarti bahwa keadaan dengan „mendadak” mendjadi berobah. Tahun depan merupakan masa peralihan, dari berachirnja program stabilisasi dan rehabilitasi jang kita selesaikan tahun ini dengan masa permulaan daripada pembangunan dalam arti jang sebenarnja.

Disamping faktor-faktor ekonomi, maka pelaksanaan pem-bangunan memerlukan prasarana politik dan prasarana mental. Hal ini perlu kita sadari, oleh karena pada hakekatnja pemba-ngunan itu dilakukan oleh manusia dan untuk manusia.

Prasarana ekonomi disatu fihak dan prasarana politik serta prasarana mental dilain fihak merupakan dua prasarana pokok bagi bangsa jang sedang membangun. Berapa banjak modal dan peralatan jang kita miliki, apabila kita tidak mau bekerdja dengan teratur dan tekun; makasemuanja akan habis dengan sia-sia. Sebaliknja tanpa modal dan peralatan kita djuga tidak mungkin mengadakan pembangunan ekonomi.

Saudara-saudara sekalian;
Pembangunan Nasional harus kita laksanakan tahun depan, tidak ada lagi waktu dan alasan untuk menunda-nunda lebih lama lagi. Penundaan berarti akan membawa akibat-akibat jang lebih parah bagi kita semuanja. Disamping itu, sukses atau gagalnja pelaksanaan pemba-ngunan jang akan datang akan merupakan taruhan bagi martabat kita sebagai suatu Bangsa jang merdeka.

Kita wadjib membajar kembali hutang-hutang luar-negeri jang sangat besar djumlahnja, baik jang telah dihambur-ham-burkan oleh Pemerintah masa orde-lama maupun hutang-hutang baru jang kita perlukan untuk melaksanakan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi sekarang ini. Adalah kewadjiban kita bersama sekarang ini untuk beker-dja keras demi kebahagiaan anak-tjutju kita. Sungguh satu dosa, apabila kita meninggalkankemelaratan dan beban hutang kepada generasi jang akan datang.

PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
DI DEPAN SIDANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
16 AGUSTUS 1988

Di tahun 1908 bangsa kita telah menyegarkan diri sehingga mampu meningkatkan perjuangan lokal menjadi perjuangan nasio-nal, meninggalkan cara-cara perjuangan pramoderen menjadi per-juangan moderen. Di tahun 1928 bangsa kita telah menyegarkan diri sehingga dapat bergerak maju dari perjuangan yang menonjol-kan paham-paham kedaerahan menjadi perjuangan sebagai satu bangsa yang bertanah air satu dan berbahasa nasional yang satu. Di tahun 1945 bangsa kita menyegarkan diri sehingga siap untuk menjadi bangsa yang merdeka, dan bersatu berdaulat dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Di tahun 1966 bangsa kita menyegarkan diri sehingga kita mampu memasuki tahap Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama. Sekarang dan di tahun-tahun yang akan datang, bangsa kita juga harus menyegarkan diri untuk bersiap-siap memasuki tahap tinggal landas dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air;
Kali ini, ulang tahun Hari Proklamasi Kemerdekaan kita pe-ringati dalam suasana penuh kegembiraan, persaudaraan yang akrab dan kesegaran, karena beberapa bulan yang lalu kita telah menyelenggarakan Sidang Umum MPR.

Suasana gembira meliputi kalbu kita semua karena Sidang Umum Majelis itu telah berjalan lancar, sukses dan selamat. Sua- sana persaudaraan yang akrab menyelimuti hati kita semua karena keputusan-keputusan Majelis yang mengejawantahkan kedaulatan rakyat telah diambil dengan hatiyang ikhlas, pikiran yang jernih serta semangat persatuan dan kesatuan nasional yang kokoh.

Kita merasakan kesegaran baru, karena secara bersama kita telah mengembangkan wawasan yang luas, mendasar dan mendalam dalam upaya-upaya kita menjawab tantangan dan aspirasi- aspirasi baru. Semuanya itu telah kita tuangkan dalam dokumen konstitusional yang sangat penting, ialah dalam GBHN 1988 dan keputusan-keputusan MPR lainnya. Hal itu terwujud berkat sema-ngat persatuan dan kenyalnya cara-cara yang telah kita tempuh dalam mempersiapkan dan melangsungkan.Sidang Umum MPR itu sendiri. Penyegaran diri juga kitarasakan berkat kemampuan kita bersama untuk menyalurkan secarakreatif semua aspirasi dan kekuatan yang telah dan akan muncul dalam masyarakat kita sebagai hasil dari pembangunan di segala bidang yang telah kita lakukan selama dua dasawarsa terakhir.

Kemampuan penyegaran diri yang demikian tadi harus tetap kita miliki dalam menghadapi perkembangan di dunia pada umumnya menjelang akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 mendatang. Kita perlu berpikir dalam kerangka dunia itu, karena kita adalah bagian dari dunia. Kesadaran bahwa perjuangan kita adalah bagian dari perjuangan yang meliputi seluruh dunia telah diungkapkan dalam kalimat pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar ’45.

Di sana dinyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pembukaan Undang-Undang Dasar juga menegaskan bahwa kita memikul tanggung jawab untuk ikut melaksanakan ketertibandunia yang berdasarkan kemerde-kaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perjuangan bangsa kita memang dipengaruhi oleh perkem-bangan dunia. Bersamaan dengan itu perjuangan bangsa kita juga ikut mempengaruhi perkembangan dunia. Kita hidup saling berhubungan dan saling membutuhkan dengan bagian-bagian dunia yang lain, dengan bangsa-bangsa yang lain. Makin maju kita dalam pembangunan bangsa, akan makin mampu pula kita mengendalikan pengaruh perkembangan dunia terhadap perkem-bangan kita. Dan makin mampu pula kita ikut mempengaruhi per-kembangan dunia dalam rangka panggilan tugas mulia untuk ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ada tanda-tanda yang kuat bahwa menjelang akhir abad ke20 dan awal abad ke-21 ini dunia akan mengalami perubahan-perubahan yang besar dan mendasar dii berbagai bidang dan tingkatan. Tanggung jawab moral kita adalah ikut menghindar-kan dunia dari kehancuran karenaperang nuklir, karena ketidak-adilan antara Utara dan Selatan,karena ketidakadilan dalam pem-bangunan suatu negara dan karena kerusakan lingkungan hidup. Di mana-mana kita juga menyaksikan gejala krisis di berbagai bidang, antara lain di bidang moral dan spiritual.

Kita harus mengikuti dengan cermat perubahan-perubahan yang sedang dan akan berlangsung di dunia tadi, agar pada satu pihak, kita dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari peluang yang dibawa perubahan itu bagi kelanjutan pembangunan kita dan dapat menghindarkan diri dari akibat-akibat negatif dari perubahan-perubahan tadi. Di lain pihak, melalui pembangunan yang kita lanjutkan, kita berusaha memberi sumbangan yang sebesar-besarnya kepada upaya seluruh umat manusia untuk me-nikmati kehidupan yang lebih tenteram, lebih maju dan lebih sejahtera dari yang dirasakan sampai sekarang.

Menyadari semua kemungkinan, tantangan dan harapan akan masa depan seperti yang saya gambarkan sekilas tadi, –baik di dalam negeri maupun di luarnegeri– maka dalam melaksana-kan semua amanat MPR yang memberi tugas kepada saya selaku Presiden Republik ini, saya telah merumuskan Panca Krida Kabi-net Pembangunan V. Panca Krida itu berupa lima tugas pokok dan sekaligus sasaran untuk kurunwaktu lima tahun mendatang, yang meliputi:

Pertama : Melanjutkan, meningkatkan, memperdalam dan memperluas pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan ketahanan nasional.

Kedua : Meningkatkan disiplin nasional yang dipelopori oleh aparatur negara menuju terwujudnya peme-rintahan yang bersih dan berwibawa.

Ketiga : Membudayakan ideologi Pancasila, Demokrasi Pancasila dan P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan ber-negara.

Keempat : Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional.

Kelima : Melaksanakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam tahun 1992.

PIDATO
PERTANGGUNGJAWABAN
PRESIDEN/MANDATARIS
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
DI DEPAN SIDANG UMUM
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
1 MARET 1993

Sidang Majelis yang saya muliakan;
Dari GBHN ’88 saya menangkap tugas utama kita sebagai bangsa dalam kurun waktu lima tahun yang lalu adalah mencapai dua tujuan kembar dari pembangunan kita pada umumnya dan tujuan REPELITA V khususnya. Yang pertama adalah, mening-katkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil. Yang kedua adalah, meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. Kedua tujuan kembar itulah yang menjadi pedoman saya dalam memimpin bangsa ini.

Pedoman penting lainnya yang saya pegang teguh dalam memimpin bangsa ini adalah Trilogi Pembangunan. Dari GBHN ’88 saya memahami Trilogi Pembangunan itu dalam pengertian yang dinamis. Saya selalu mengingat pesan Penjelasan UUD, agar kita selalu memperhatikan dinamika yang ada dalam masyarakat. Saya juga memahami, bahwa dinamika masyarakat kita itu merupakan bagian dari dinamikayang berkembang pesat di dunia dewasa ini. Dengan semangat itulah saya laksanakan GBHN ’88.

Saya selalu berusaha sekuat tenagauntuk mencari perpaduan yang terbaik dari upaya-upaya mewujudkan pemerataan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional yang dinamis. Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab Presiden, saya selalu diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Saya telah berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan pesan UUD agar dalam melaksanakan tugasnya Presiden selalu memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan. Saya berusaha dengan pikiran jernih memahami suara Dewan itu, baik yang lantang maupun yang diungkapkan secara halus dan tersamar.

Para Menteri selalu melaporkan kepada saya suasana rapat kerja dengan Komisi-komisi Dewan. Dengar pendapat Komisi-komisi Dewan dengan pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen maupun dengan berbagai kalangan dalam masyarakat selalu saya ikuti dengan penuh perhatian. Sesuai dengan kehendak UUD, Dewan Pertimbangan Agung banyak memberi pertimbangan kepada saya dalam pelaksanaan tugas-tugas kepresidenan.

Badan Pemeriksa Keuangan secara teratur dan berkala telah melakukan pemeriksaan terhadap tanggung jawab tentang keuangan negara. Ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan UUD dan undang-undang yang berlaku. Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ini telah digunakan oleh Pemerintah untuk mengambil tindakan yang diperlukan dan memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Seperti yang dikehendaki oleh UUD dan undang-undang, kekuasaan kehakiman secara keseluruhan telah menjalankan kekuasaannya yang merdeka. Mahkamah Agung makin mantap menjalankan fungsinya dalam menegakkan hukum dan keadilan di negeri ini. Dengan segala kekurangannya yang masih ada, kekuasaan kehakiman bertambah kewibawaannya sebagai benteng terakhir penjaga keadilan.

AdanyaPeradilan Tata Usaha Negara merupakan tonggak sejarah keadilan yang penting di negara kita yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan ini. Tidak jarang, pejabat-pejabat negara dan aparatur pemerintahan umumnya dituntut oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan di hadapan Peradilan Tata Usaha Negara.

Secara ringkas, kita telah berusaha memantapkan kedudukan, tugas, fungsi dan saling berhubungannya lembaga tertinggi negara dan lembaga-lembaga tinggi negara menurut ketentuan dan semangat UUD. Ini merupakan sumbangan yang besar artinya dalam pembangunan politik dan pemeliharaan stabilitas nasional yang dinamis.

Sejak semula kita menyadari pentingnya pembangunan politik bagi suksesnya pembangunan.Kita juga menyadari bahwa pembangunan politik itu merupakan bagian yang tidak mudah dari keseluruhan pembangunan bangsa.

Itulah sebabnya, sejak tahun’66 dahulu kita mencapai kesepakatan nasional untuk mengadakan pembaharuan dan penyederhanaan kehidupan politik untuk menjamin stabilitas nasional yang dinamis dan sekaligus untuk menjamin kelancaran pembangunan.

Kita telah berhasil menata kembali lembaga-lembaga politik kita. Tugas bersama kita selanjutnya adalah terus memantapkan lembaga-lembaga politik itu agarterus menerus memberi kesegaran dan dinamika kehidupan politik kita.

Dalam membangun kehidupan politik tadi kita jelas tidak akan kembali ke belakang. Pengalaman kita menunjukkan kegagalan demokrasi liberal maupun demokrasi terpimpin untuk mendukung pembangunan bangsa kita. Sebaliknya, kita harus memandang ke depan untuk meningkatkan penerapan demokrasi berdasarkan Pancasila sejalan dengan kemajuan yang kita capai dalam pembangunan pada umumnya. Di samping kemajuan di bidang ekonomi, tahap yang lebih maju dari pembangunan politik juga merupakan tolok ukur dari kemajuan pembangunan bangsa kita.

Penegasan kita bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta penegasan kita bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka, merupakan kesepakatan bersama kita yang sangat mendasar untuk menjaga kemantapan stabilitas nasional yang dinamis. Penegasan kita bahwa pembangunan adalah pengamalan Pancasila memberi kesegaran dalam kehidupan politikkita dan membuat kehidupan politik itu ada kaitannya langsung dengan pembangunan. Jika kita menengok sekitar kita, maka kita sangat bersyukur bahwa pembaharuan politik yang kita lakukan itu berjalan dengan selamat. Dengan rasa prihatin kita menyaksikan bangsa-bangsa lain yang masih bergumul untuk menata sistem politik mereka.

Tidak sedikit bangsa-bangsa yang dalam menata kembali kehidupan politiknya itu justru tergelincir pada kemelut yang berkepanjangan karena munculnya sukuisme yang sempit, pertentangan agama dan kepicikan wawasan. Beberapa diantaranya, malahan, mengalami pergolakan dan perpecahan dari dalam. Itulah sebabnya pengembangan kehidupan demokrasi kita lakukan dengan sangat hati-hati, dengan menjaga iramanya yang pas dengan kemajuan pembangunan dan dengan menjaga arah yang tetap pada pengamalan Pancasila.

Penyegaran kehidupan politik terus berlangsung. Wujudnya yang paling nyata adalah pelaksanaanpemilihan umum. Telah lima kali kita menjalankan pemilihan umum di bawah naungan UUD ’45. Dari waktu ke waktu pelaksanaannya lebih baik, lebih segar dan lebih semarak. Dalam setiap kali pemilihan umum selama ini, rata-rata sembilan dari sepuluh mereka yang berhak memilih telah ikut memberikan suaranya. Jumlah ini sangat tinggi; jauh lebih tinggi dari negara-negara lain yang kehidupan demokrasi dan kenegaraannya sudah sangat lama. Semuanya ini menunjukkan bahwa kesadaran politik rakyat Indonesia sangat tinggi. Semuanya tadi juga menunjukkan bahwa kehidupan demokrasi dan kehidupan politik kita terus berkembang, bertambah segar.

Tema-tema kampanye pemilihan umum yang terakhir menonjolkan program-program yang ditawarkan oleh kekuatan-kekuatan sosial politik kepada bangsanya. Kampanye pemilihan umum yang terakhir menyadarkan kita semua bahwa program-program untuk masa depan tidak kalah menarik dibanding dengan kampanye yang berbau ideologi golongan atau asas ciri golongan, yang hanya meninggalkan ketegangan, keretakan dan luka-luka bangsa.

Kita bersama-sama telah membuktikan bahwa Pancasila sebagai satu-satunya asas, tetap memberi ruang gerak bagi kehidupan politik dan demokrasi kita, memperkaya gagasan-gagasan kita, menggairahkan kehidupan keagamaan kita, menjamin hak mengeluarkan pendapat dan suara, mendewasakan pelaksanaan hak-hak asasi manusia.

ABRI telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan demokrasi kita yang berdasarkan Pancasila itu. Sejarah telah melahirkan ABRI sebagai kekuatan perjuangan bangsa yang ikut melahirkan, mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan nasional. Karena itu ABRI ikut memikul tanggung jawab atas keselamatan perjalanan bangsa dan negara kita menuju tercapainya cita-cita kemerdekaan bangsa.

Itulah hakiki dari peranan ABRI sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan pertahanan keamanan, ABRI telah berhasil melindungi kedaulatan bangsa kita, menjaga keutuhan wilayah nasional kita, menciptakan keamanan dan ketertiban kita. Dengan terus melaksanakan doktrin pertahanan keamanan rakyat semesta, dengan terus manunggal dengan rakyat yang diabdinya,dengan tetap mengembangkan kekuatan yang kecil tetapi efektif, peranan dwi fungsi ABRI itu memberi sumbangan yang besar bagi terciptanya stabilitas nasional yang dinamis.

Dinamika terhadap stabilitas nasional terasa pula pada kehidupan pers kita. Jumlah dan jenis penerbitan bertambah banyak serta bertambah mutunya. Isinya menampilkan kenyataan dan perkembangan masyarakat kita, menampilkan pandangan dan aspirasi berbagai kalangan masyarakat, menampilkan masalah-masalah yang sangat penting bagikehidupan masyarakat luas.

Dengan segala kekurangan yang masih ada,pers kita tumbuh makin bebas dan makin bertanggung jawab. Pers telah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa kita, memperluas wawasannya dan memperkaya informasi yang diperlukan oleh masyarakat yang makin terbuka.

Dalam rangka pembangunan hukum, sejak tahun ’66 sampai sekarang, Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat telah melahirkan 295 buah undang-undang. Selama kita memasuki REPELITA V sampai hari ini telah dihasilkan 54 buah undang-undang.

Keterbukaan, kegairahan dan dinamika masyarakat kita perlu dijaga agar berlangsung secara tertib dan berkeadilan. Itulah sebabnya selama ini kita terus melakukan pembangunan dan penerapan hukum. Salah satu hasil karya hukum kita yang sangat penting adalah Undang-undang No. 8 tahun ’81 yang berupa kodifikasi di bidang hukum acara pidana.

Di sini antara lain diberi jaminan yang jelas mengenai perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia. Dalam banyak undang-undang kita yang lain tersebar jaminan terhadap hak-hak asasi manusia itu. Sejumlah pasal berbagai undang-undang kita malahan memberi jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia yang lebih baik dari negara-negara maju.

PIDATO
PERTANGGUNGJAWABAN
PRESIDEN / MANDATARIS
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
DI DEPAN SIDANG UMUM
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
1 MARET 1998

Langkah segera yang telah kita ambil adalah merevisi Rancangan APBN 1998/99, yang sekarang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Langkah berikutnya adalah melaksanakan program rehabilitasi perbankan dalam rangka membangun kembali sistem perbankan yang sehat. Program ini meliputi dua unsur utama. Yang pertama adalah penyediaan jaminan penuh oleh Pemerintah kepada seluruh nasabah deposan dan kreditor bank-bank umum nasional. Yang kedua adalah pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang bertanggung jawab untuk memperbaiki bank-bank yang pada saat ini dalam kondisi tidak sehat dan tidak memiliki prospek yang baik untuk dipulihkan tingkat kesehatannya.

Beberapa hari yang lalu saya telah menyetujuipenggabungan 4 buah bank milik negara; yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Bank baru sebagai hasil penggabungan itu diberi nama Bank Catur. Untuk menyehatkan dan memperkuat daya saing bank-bank swasta, Pemerintah telah menetapkan jumlah modal minimal dan mendorong penggabungan di antara mereka.

Langkah-langkah penting lainnya adalah memperlancar perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri, memperlancar penanaman modal, menghapuskan monopoli serta menghapus kemudahan-kemudahan khusus untuk Mobil Nasional dan Industri Pesawat Terbang Nusantara.

Walaupun kita telah mempunyai dan mulai melaksanakan program-program reformasi dan restrukturisasi yang jelas dan mendasar, namun belum ada tanda-tanda bahwa keadaan bertambah baik. Malahan, keadaan kehidupan rakyat bertambah berat. Secara menyeluruh, nilai tukar rupiah kita tetap saja lemah.

Sebentar saja menguat, kemudian melemah lagi. Hari-hari terakhir ini nilai tukar satu dolar Amerika berkisar antara Rp 9.000,- sampai Rp 10.000,-. Akibatnya, perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan besar dan menurunkan kegiatannya. Bahaya pengangguran mulai tampak. Harga barang impor atau barang produksi dalam negeri dengan komponen impor yang tinggi menjadi sangat mahal, termasuk harga obat-obatan. Harga barang kebutuhan hidup sehari- hari terdorong bertambah mahal pula.

Saya merasakan betapa sedihnya hati ibu-ibu rumah tangga dan keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah menghadapi harga-harga yang membubung tinggi ini. Masyarakat gelisah. Kesalahpahaman sedikit saja telah menyulut kerusuhan yang lebih besar. Keadaan bertambah buruk karena ada saja mereka yang mengail di air yang sedang keruh. Keadaan perekonomian kita bertambah berat, karena L/C kita tidak diterima oleh kalangan perbankan di luar negeri.

Keadaan perekonomian kita mengundang keprihatinan sejumlah kepala pemerintahan negara lain. Merekaberdatangan menemui saya. Beberapa lainnya lagi mengadakan pembicaraan telepon dengan saya. Mereka memberi pandangan mengenai cara yang mereka anggap baik untuk mengatasi keadaan kita. Mereka juga memberi uluran tangan. Semuanya itu kita terima dengan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Saya tidak akan ragu sedikit pun melakukan apa saja untuk mengatasi keadaan, untuk meringankan beban kehidupan rakyat yang bertambah berat. Saya telah mulai melaksanakan dan akan terus melaksanakan program-program reformasi dan restrukturisasi ekonomi dan keuangan yang mendapat dukungan IMF.

Tetapi, tanda-tanda perbaikan belum juga tampak. Kunci utamanya adalah stabilisasi nilai tukar rupiah kita pada tingkat yang wajar. Selama ini belum tercapai, saya tidak dapat melihat perbaikan keadaan dalam waktu dekat ini.

Itulah sebabnya saya meminta IMF dan para kepala pemerintahan lainnya kiranya dapat membantu kita menemukan altematif yang lebih tepat. Saya namakan konsep yang lebih tepat itu sebagai konsep IMF Plus.

Saya sendiri sedang menimbang-nimbang dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian kemungkinan menerapkan Sistem Dewan Mata Uang.

Langkah apapun yang akan kita ambil, kita memerlukan dukungan IMF sebagai lembaga keuangan dunia yang berwibawa dan mempunyai reputasi tinggi. Sangat jelas, pada akhirnya, nasib kita berada di tangan kita sendiri.

Mencari jalan keluar yang terbaik itu telah menjadi perbincangan yang luas di kalangan masyarakat kita. Dengan niat baik, saya menilai positif perbincangan itu. Ini adalah bagian yang dinamis dari proses demokrasi kita. Artinya, sebagai sikap melu handarbeni, rasa ikut memiliki masa depan bersama. Dengan minat yang penuh saya perhatikan semua pandangan yang dikemukakan. Saya mengajak kita semua agar jangan membesar-besarkan perbedaan pandangan, apalagi yang malah membingungkan masyarakat awam.

Perbedaan pendapat jangan menjadi benih perpecahan di antara kita. Lebih-lebih, pada saat kita memerlukan persatuan yang sekuat-kuatnya di antara kita agar dapat bersama-sama keluar dengan selamat dari kemelut sekarang ini.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air;

Untuk mengatasi keadaan, kita telah mengambil berbagai langkah pemulihan ekonomi. Langkah itu ada yang berjangka pendek, ada pula yang berjangka lebih panjang.

Langkah jangka pendek adalah mencukupi keperluan pangan dan obat-obatan, serta menampung tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. Dalam jangka yang lebih panjang, kita menyusun program-program reformasi dan restrukturisasi ekonomi dan keuangan seperti yang tadi saya jelaskan.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan,kita mengurangi kehilangan hasil panen, meningkatkan mutu intensifikasi, memperluas areal tanam melalui pemanfaatan lahan tidur, meningkatkan pemanfaatan lahan-lahan irigasi dan pasang surut, serta memanfaatkan lahan HTI untuk tanaman sela secara tumpangsari.

Upaya khusus meningkatkan produksi ini mencakup 2,3 juta hektar lahan padi, 540 ribu hektar lahan jagung, 527 ribu hektar lahan kedelai dan 14 ribu hektar lahan ubi kayu. Upaya ini akan kita lanjutkan dan kita perluas untuk memantapkan ketahanan pangan. Sementara upaya itu belum menghasilkan, untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga stabilitas harga kita mengimpor bahan- bahan pangan yang pokok itu. Kebutuhan sangat penting lainnya bagi masyarakat adalah obat-obatan. Meskipun kita sudah memproduksi berbagai macam obat-obatan, namun bahan bakunya sebagian besar masih diimpor.

Perubahan kurs mengakibatkan berkurangnya persediaan obat-obatan dan harganya bertambah mahal. Keadaan ini dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Guna memenuhi keperluan obat- obatan, maka impornya dipercepat dan kegiatan produksinya dipulihkan. Untuk menjamin kelancaran distribusi, untuk memberikan kepastian dan untuk menjaga stabilitas harga yang wajar, maka Pemerintah memberi subsidi untuk pangan maupun obat-obatan yang diimpor. Subsidi ini dibebankan pada anggaran negara.

Masalah pengangguran kita atasi dengan program padat karya. Program ini menciptakan lapangan kerja produktif bagi tenaga kerja musiman dan yang berketerampilan rendah, baik di perdesaan maupun perkotaan. Kegiatannya meliputi rehabilitasi atau pembangunan jalan kampung dan jalan desa, saluran irigasi, penyediaan air bersih, penghijauan dan penghutanan kembali, serta usaha-usaha produktif lainnya sesuai dengan keadaan dan keperluan masyarakat setempat. Pembukaan lapangan kerja selanjutnya diutamakan untuk mengembangkan kegiatan produksi dan agroindustri pangan.

Kegiatan ekonomi di bidang pertanian ini tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan nilai tukar mata uang,karena mengandalkan sumber-sumber yang kita miliki secara melimpah. Selain itu, sifat kegiatannya padat karya. Kita juga mengembangkan program untuk menampung tenaga kerja yang berketerampilan, terutama untuk kawasan perkotaan.

Titik beratnya pada pengembangan wirausaha, karena perusahaan-perusahaan diperkirakan belum bisa segera memperluas kesempatan kerja. Bahkan ada kemungkinan, perusahaan-perusahaan itu belum dapat segera menampung kembali tenagakerja sebanyak yang di-PHK. Berbagai langkah itu terns diikuti, di kaji, disempurnakan dan dimantapkan agar hasilnya segera dirasakan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air;

Kita harus memulihkan keadaan ekonomi dan moneter kita. Kita harus membangkitkan lagi ketahanan ekonomi kita. Tugas ini sangat berat. Tetapi kita tidak berkecil hati. Kita memiliki kekuatan, pengalaman dan semangat. Kita telah membangun prasarana maupun sumber daya manusia yang menjadi andalan kita untuk kembali tegak berdiri dan melanjutkan pembangunan.

Pelaksanaan REPELITA VI masih tersisa satu tahun lagi.

Tetapi, banyak sasaran akhir REPELITAVI yang telah kita lampaui. Tentu saja, ada sasaran-sasaran yang belum dapat kita wujudkan. Pada tahun-tahun terakhir REPELITA V dan tahun pertama REPELITA VI kita mencapai pertumbuhan ekonomi yang sedemikian tinggi sehingga dipandang perlu merevisi sasaran laju pertumbuhan ekonomi menjadi rata-rata 7,1% per tahun.

Perkiraan jumlah investasi dan sumber-sumber pembiayaannya juga perlu disesuaikan. Pembangunan dalam REPELITA VI tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan. Ini berarti kita harus setepat-tepatnya memadukan stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Stabilitas ekonomi antara lain diupayakan melalui pengendalian laju inflasi dan defisit transaksi berjalan.

Laju inflasi diperkirakan akan membaik dari 8,6% turun menjadi 5% pada akhir REPELITA VI. Defisit transaksi berjalan akan berada pada tingkat 1,9% pada akhir REPELITA VI dibanding 1,8% pada akhir REPELITA V. Sedangkan salah satu sasaran pemerataan yang penting adalah mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi sekitar 6% dari seluruh penduduk.

Demikian lah, Saudara Ketua yang terhormat, sampai dengan tahun ketiga REPELITA VI perekonomian nasional kita memperlihatkan perkembangan yang mantap sesuai dengan yang diharapkan. Laju pertumbuhan ekonomi selama periode ’93-’96 berturut-turut adalah 7,3%, 7,5%, 8,2% dan 8%. Tetapi, pada paruh kedua tahun ’97 gejolak moneter tiba-tiba datang menerjang.

Pertumbuhan ekonomi kita lalu melambat. Angka sementara pertumbuhan ekonomi tahun ’97 hanya 4,7%. Padahal, selama empat tahun REPELITA VI pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7,1% per tahun, yang berarti sama dengan sasaran tahunan REPELITA VI yang telah di revisi. Perkembangan ekonomi tadi didukung oleh meningkatnya penanaman modal langsung sebagai sumber penggerak yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dibanding dengan seluruh nilai persetujuan selama REPELITA V, maka selama empat tahun REPELITA VI nilai persetujuan PMDN naik satu setengah kali dan PMA naik tiga kali lipat.

Laju pertumbuhan penduduk berhasil terus ditekan, sehingga mencapai 1,54% dalam tahun ’97. Angka ini mendekati sasaran akhir REPELITA VI sebesar 1,51%. Dengan laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk tadi, maka pendapatan per kapita Indonesia meningkat.

Dalam rupiah nilainya meningkat dari Rp 2,7 juta pada tahun ’96 menjadi Rp 3,1 juta pada tahun ’97. Dengan demikian, realisasi pendapatan per kapita dalam nilai rupiah tahun ’97 telah melampaui sasaran pendapatan per kapita tahun keempat REPELITA VI sebesar Rp 3 juta per kapita. Dalam dolar Amerika, pada tahun ’93 pendapatan per kapita adalah 842 dolar Amerika, kemudian naik mencapai 1.155 dolar Amerika pada tahun ’96, yang berarti melampaui sasaranny a sebesar 1.118 do lar Amerika. Dengan merosotnya nilai rupiah, pendapatan per kapita tahun ’97 turun lagi menjadi 1.089 dolar Amerika.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sampai dengan tahun ketiga REPELITA VI, diikuti pula dengan kestabilan internal yang terkendali. Laju inflasi pada periode itu masing-masing adalah 8,6%, 8,9% dan 5,2%, mendekati sasaran akhir REPELITA VI sebesar 5%. Seperti saya jelaskan, sejak pertengahan tahun ’97 terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Gejala ini mulai terasa pada bulan September tahun lalu dengan laju inflasi sebesar 1,3%. Inflasi terus tetap tinggi hingga pada bulan Januari ’98 mencapai 6,9%. Laju inflasi seluruh tahun ’97 menjadi 11,1%; dan dalam 10 bulan pertama tahun anggaran 1997/98 telah mencapai 16%. Laju kenaikan harga ini juga dipacu oleh kekeringan yang panjang, yang menyebabkan turunnya produksi pertanian dan terjadinya kenaikan harga-harga kelompok makanan.

Di sisi kestabilan ekstemal, pertumbuhan ekspor sejak tahun 1993/94 secara umum lebih lambat dari pertumbuhan impor. Laju ekspor yang tidak terlalu cepat ini disebabkan oleh bertambah ketatnya persaingan, terutama untuk produk-produk industri padat karya yang telah mulai banyak dihasilkan oleh negara-negara pengekspor baru; dan juga karena meningkatnya permintaan dalam negeri. Di lain pihak, kegiatan ekonomi yang terus meningkat –termasuk investasi– telah mendorong lajunya pertumbuhan Impor.

RANGKUMAN

Beliau sangat terkenal dengan sebutan sebagai ‘Bapak Pembangunan’ dan juga satu-satunya presiden Indonesia dengan masa jabatan terlama sekitar 32 tahun. Pada zaman pemerintahannya Indonesia mengalami kemajuan pesat dibidang pertanian, beliau merupakan Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Bapaknya bernama Kertosudiro seorang petani yang juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa, sedangkan ibunya bernama Sukirah. Soeharto masuk sekolah tatkala berusia delapan tahun, tetapi sering pindah. Semula disekolahkan di Sekolah Desa (SD) Puluhan, Godean. Lalu pindah ke SD Pedes, lantaran ibunya dan suaminya, Pak Pramono pindah rumah, ke Kemusuk Kidul. Namun, Pak Kertosudiro lantas memindahkannya ke Wuryantoro. Soeharto dititipkan di rumah adik perempuannya yang menikah dengan Prawirowihardjo, seorang mantri tani.

Sampai akhirnya terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941. Beliau resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Pada tahun 1947, Soeharto menikah dengan Siti Hartinah seorang anak pegawai Mangkunegaran.

Perkawinan Letkol Soeharto dan Siti Hartinah dilangsungkan tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Waktu itu usia Soeharto 26 tahun dan Hartinah 24 tahun. Mereka dikaruniai enam putra dan putri; Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih.

Jenderal Besar H.M. Soeharto telah menapaki perjalanan panjang di dalam karir militer dan politiknya. Di kemiliteran, Pak Harto memulainya dari pangkat sersan tentara KNIL, kemudian komandan PETA, komandan resimen dengan pangkat Mayor dan komandan batalyon berpangkat Letnan Kolonel.

Serangan Umum 1 Maret 1949 tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi salah satu catatan penting saat Republik ini baru mulai berdiri setelah lepas dari penjajahan Belanda. Banyak versi seputar Serangan Umum 1 Maret tersebut. Namun demikian, peran Letkol Soeharto tentu tidak bisa dipisahkan dalam perang untuk merebut kembali Ibu Kota Republik Indonesia, Yogyakarta. Tujuan utama tentu untuk menaklukkan pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Alhasil Serangan Umum 1 Maret bisa menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada.

soeharto dan panglima besar jenderal soedirman
Pada tahun 1949, dia berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan penjajah Belanda saat itu. Beliau juga pernah menjadi Pengawal Panglima Besar Sudirman. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Mandala (pembebasan Irian Barat).

Tanggal 1 Oktober 1965, meletus G-30-S/PKI. Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat yang kemudian mulai melakukan perintah untuk mengendalikan situasi negara yang saat itu sangat kacau karena adanya kudeta oleh PKI. Selain dikukuhkan sebagai Pangad, Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pangkopkamtib oleh Presiden Soekarno. Bulan Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima surat yang paling terkenal yaitu “Supersemar” atau Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Tugasnya, mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS, Maret 1967, menunjuk Pak Harto sebagai Pejabat Presiden, dikukuhkan selaku Presiden RI Kedua, Maret 1968. Pak Harto memerintah lebih dari tiga dasa warsa lewat enam kali Pemilu, sampai ia mengundurkan diri, 21 Mei 1998 dimana pada tahun tersebut terkenal dengan Tahun Reformasi.

Kembali pada awal awal pemerintahnnya, Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia “bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB”, dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik – di Eropa Timur sering disebut lustrasi – dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat “dibuang” ke Pulau Buru. Program pemerintah Soeharto diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Dan rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Program stabilsasi ini dilakukan dengan cara membentung laju inflasi. Dan pemerintah Orde Baru berhasil membendung laju inflasi pada akhir tahun 1967-1968, tetapi harga bahan kebutuhan pokok naik melonjak. Sesudah dibentuk Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing. Sejak saat itu ekonomi nasional relatif stabil

Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui Pembangunan Jangka pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pambangunan Jangka Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25-30 tahun. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945.

Pada masa orde baru, pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun. Dikarenakan pada masa itu pemerintah sukses menghadirkan suatu stablilitas politik sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi. Karena hal itulah maka pemerintah jarang sekali melakukan perubahan-perubahan kebijakan terutama dalam hal anggaran negara. Pada masa pemerintahan orde baru, kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan Trilogi Pembangungan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan.

Di akhir pemerintahnnya yaitu pada tahun 1998 dimana masa tersebut merupakan masa kelam bagi Presiden Soeharto dan masuknya masa reformasi bagi Indonesia, Dengan besarnya demonstrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa serta rakyat yang tidak puas akan kepemimpinan Soeharto serta makin tidak terkendalinya ekonomi serta stabilitas politik Indonesia maka pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 09.05 WIB Pak Harto membacakan pidato “pernyataan berhenti sebagai presiden RI” setelah runtuhnya dukungan untuk dirinya. Soeharto telah menjadi presiden Indonesia selama 32 tahun. Sebelum dia mundur, Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi dalam 6 sampai 12 bulan sebelumnya. BJ Habibie melanjutkan setidaknya setahun dari sisa masa kepresidenannya sebelum kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1999. Kejatuhan Suharto juga menandai
akhir masa Orde Baru, suatu rezim yang berkuasa sejak tahun 1968.

DAFTAR PUSTAKA:
http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/speech/?presiden_id=2&presiden=suharto
http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/01/biografi-presiden-soeharto
htmlhttp://www.wattpad.com/79641-biografi-soeharto
http://www.merdeka.com/peristiwa/enak-sekarang-atau-zaman-soeharto.html